Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 masih menjadi krisis kesehatan utama yang menyebabkan dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari pandemi masih akan dirasakan meski nantinya status pandemi sudah dicabut.
Maka peta jalan adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 menjadi hal yang sudah seharusnya disusun sejak sekarang.
Peta jalan dapat digunakan untuk mengakselerasi tingkat vaksinasi masyarakat dan memastikan ketersediaan berbagai obat antivirus di pusat layanan kesehatan.
Selain itu, peta jalan juga berguna sebagai indikator penanganan pandemi khususnya dalam memitigasi potensi terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 akibat mobilitas orang pada libur Natal dan Tahun Baru 2022.
Ahli Kesehatan Lingkungan dan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, pelonggaran PPKM yang tidak terukur kuat dan strategi komunikasi yang tidak memadai membuat masyarakat kini menjadi cenderung abai terhadap penerapan protokol kesehatan.
Baca Juga: Dampak penerapan PPKM level III akhir tahun diprediksi tidak signifikan ke emiten
Padahal lonjakan kasus masih sangat mungkin terjadi, mengingat jumlah populasi yang belum memiliki imunitas baik karena belum divaksinasi dan belum terinfeksi masih cukup signifikan, setidaknya 40% dari total populasi.
Selain itu, adanya perburukan situasi pandemi di Eropa, Asia dan Kawasan ASEAN, kembali memberi sinyal serius perlunya upaya pengetatan 3T, 5M, dan akselerasi vaksinasi.
“Beberapa negara alami pertambahan kasus, seperti di Eropa dan China. Meskipun telah gencar mengadakan vaksinasi, namun kini mereka tengah kewalahan dengan naiknya tingkat infeksi virus," kata Dicky dalam Webinar Yayasan Bina Swadaya, Jumat (19/11).
Maka, menurunnya kasus secara nasional jangan sampai membuat lengah karena kombinasi adanya populasi yang belum tercakup vaksinasi, masih tingginya mobilisasi dan keberadaan varian Delta.
Meski tidak sebesar gelombang kedua, gelombang ketiga di Indonesia berpotensi terjadi di triwulan pertama tahun 2022, dengan asumsi tidak ada varian yang lebih super dari Delta bersirkulasi di Indonesia.
Lebih lanjut Dicky mengatakan bahwa naskah akademik Peta Jalan Adaptasi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Covid-19 memberikan arahan langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk mempercepat transisi masa pandemi menuju endemi untuk tercapainya target pembangunan kesehatan.
Terdapat enam pokok permasalahan sektor kesehatan Indonesia yang perlu dimitigasi dalam upaya pemulihan dampak Covid-19 melalui peta jalan tersebut. Pertama, belum tercapai abang batas herd immunity, kedua belum optimalnya deteksi dini dan pencegahan.
Baca Juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 per 19 November: Ada penambahan vaksinasi 2,95 juta dosis
Ketiga, belum memadai kapasitas lonjakan faskes saat krisis, belum konsistennya perilaku adaptif publik, belum optimalnya koordinasi dan monitoring dan terakhir potensi penurunan kualitas layanan kesehatan.
Adapun solusi yang ditawarkan untuk sektor kesehatan dalam peta jalan ialah dalam bentuk aksi adaptasi agar tercapainya pemulihan sektor kesehatan.
Di antaranya meningkatkan vaksinasi, melakukan komunikasi risiko, menerapkan tes-lacak-isolasi, melakukan terapi anti-virus, melakukan pengawasan, melakukan pengendalian perbatasan, menerapkan perilaku 5M, memperbaiki kualitas udara, memberikan insentif kepada tenaga kesehatan, perlindungan pada kelompok rentan, melakukan evaluasi berkala, penguatan sarana dan prasarana sektor kesehatan, memberikan pendanaan serta melakukan riset dan diplomasi kesehatan.
"Selain itu, kebijakan dari pemerintah dan penyebaran informasi harus selalu dipastikan sampai kepada masyarakat hingga ke pelosok negeri untuk meminimalkan dampak,” kata Dicky.
Di sisi lain, Dicky mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 berbeda dengan penanganan bencana alam. Dampak bencana alam cenderung terjadi dalam satu periode. Dimana pemulihannya bersifat linier yaitu kesiapsiagaan, respons, pemulihan, dan mitigasi.
Sementara peristiwa pandemi cenderung dapat terjadi dalam beberapa gelombang, sehingga tantangannya adalah proses pemulihannya bersifat lebih kompleks dan rumit. "Transisi dari pandemi ke endemi akan sangat bervariasi dari setiap negara," kata Dicky.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, 19 November: Tambah 360 kasus baru, prokes jangan kendor
Plt Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu, menilai peta jalan adaptasi pengendalian dan pemulihan sebagai masukan yang positif dari para pemangku kepentingan untuk pemerintah.
Peta jalan diharapkan dapat sejalan dengan empat pilar penanganan Covid-19. Pertama, pilar penguatan sistem kesehatan melalui implementasi protokol kesehatan.
Kedua, pengaturan mobilitas. Ketiga, scaling up deteksi dan testing di seluruh Indonesia, dan keempat penguatan rantai pasokan vaksinasi.
"Cakupan vaksinasi kita hampir 63% dosis satu, dosis dua sudah 44%. Desember ini dosis satu diperkirakan sudah di atas 80%," kata Maxi.
Maxi juga menyoroti pentingnya memperhatikan penyakit lainnya selain Covid-19 yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa. Dimana selama pandemi ini vaksinasi lainnya dinilai cenderung menurun.
"Imunisasi kita coverage ini rendah dua tahun ini, kalau masuk tiga tahun kita tinggal tunggu panen," ungkap Maxi.
Kementerian Kesehatan saat ini akan melakukan transformasi kesehatan. Diantaranya transformasi dasar layanan primer. Dimana penguatan Puskesmas dari edukasi dan pencegahan primer dan sekunder serta penguatan kapasitas dan kapabilitas di layanan primer termasuk SDM.
Baca Juga: Begini strategi pemerintah tekan peningkatan kasus Covid-19 saat libur Nataru
Selanjutnya, transformasi layanan rujukan dengan peningkatan layanan kesehatan sekunder dan tersier. Rencananya pemerintah akan membuat jejaring layanan untuk penyakit jantung, kanker dan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut.
"Berikutnya transformasi sistem ketahanan kesehatan. Ini kita belajar dari pandemi, karna waktu awal dulu masker sulit makanya resiliensi di bidang farmasi dan alat kesehatan itu jadi pilihan kita untuk mandiri. Kita akan dorong produksi farmasi dan alat medis di daerah dan perkuat tanggap darurat," jelasnya.
Kemudian pemerintah akan melakukan transformasi pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan terutama untuk kesehatan digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
