Reporter: Ferrika Sari | Editor: Tendi Mahadi
"Harga protein hewani di negara maju relatif sangat murah dibandingkan di Indonesia. Tanpa adanya subsidi ini maka akan sulit mencegah stunting,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan persoalan ini harus diatasi secara serius karena sekitar 2% hingga 3% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hilang per tahun akibat stunting.
Hal ini disebabkan stunting juga berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Hasto menyebutkan salah satu penyebab utama stunting yaitu kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang.
“Penyebab utamanya itu asupan gizi yang kurang secara kronis terus menerus dan jangka panjang, (ibunya) sering sakit-sakitan, dan (pola) asuhannya tidak baik. Ibu hamil yang tidak sehat, anemia, kekurangan vitamin D, kekurangan asam folat itu peluang anaknya stunting jadi lebih besar.
Begitu juga ibu hamil yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering hamil, terlalu banyak anaknya, ini juga menjadikan faktor stunting. Untuk mengatasinya, BKKBN merencanakan program konvergensi yang memungkinkan sinergisitas antar kementerian dan lembaga terkait.
BKKBN mengerahkan namanya konvergensi yang melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait. Misalnya Kementerian PUPR memperbaiki sanitasi, Kementerian Pertanian menyediakan pangan, Kementerian Kesehatan memfasilitasi penelitian dan pelayanan, dan lainnya.
Di samping kolaborasi antar kementerian dan lembaga pemerintah, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terkait kebutuhan nutrisi bayi melalui ketercukupan gizi ibu juga perlu digalakkan demi tercapainya generasi bangsa yang berkualitas dan berdaya saing.
"Terlebih pemerintah telah mentargetkan akan memastikan layanan dasar bidang kesehatan yang dapat menurunkan prevalensi stunting melalui Rancangan Kerja 2022," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
