Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya menekan prevalensi perokok membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, ilmuan dan berbagai elemen terkait lainnya demi menghasilkan kebijakan yang tepat, terukur, dan proporsional.
Peneliti Senior Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Profesor Achmad Syawqie menyampaikan, pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan dan pembuat kebijakan saat ini dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah prevalensi perokok dan meminimalisir bahaya akibat konsumsi rokok oleh masyarakat. Di sisi lain, produksi rokok akan terus berjalan selama masih ada permintaan masyarakat.
“Permintaan masyarakat ini tumbuh karena berbagai latar belakang, mulai dari kebudayaan, kebutuhan atau untuk mendapatkan ketenangan di sela tekanan pekerjaan dan atau kerumitan lainya, juga sejumlah latar belakang lain,” ujar Syawqie dalam keterangannya, Jumat (19/11).
Baca Juga: Peredaran rokok ilegal dinilai bisa makin marak jika tarif cukai CHT naik
Syawqie mengakui bahwa jalan terbaik untuk memutus rantai bahaya akibat merokok adalah dengan tidak memulai menggunakannya sama sekali atau sepenuhnya berhenti bagi yang sudah menggunakannya. Namun, berhenti merokok bukanlah hal mudah dan tidak bisa dilakukan secara instan.
Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan setiap aspek dan latar belakang konsumsi tembakau dalam menentukan strategi dan kebijakan yang dianggap tepat untuk mengurangi prevalensi merokok dan dampak bahayanya.
“Dalam hal inilah pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak seperti ilmuan atau peneliti, konsumen, serta budayawan,” ujar Syawqie.
Dia menjelaskan, dari sisi budaya, pemerintah perlu berdiskusi mengenai nilai dan posisi tembakau dalam ritual kebudayaan yang memanfaatkan produk hasil dari alam tersebut serta meneliti kemungkinan apakah tembakau berpotensi tidak lagi diikutkan dalam ritual kebudayaan atau setidaknya menggantinya dalam bentuk yang lebih aman.
Dari sisi konsumen, pemerintah memahami bagaimana pola konsumsi dan hal apa yang sebenarnya dibutuhkan dari konsumsi tersebut, serta melihat potensi kemungkinan berhenti secara langsung.
Baca Juga: Ekonomi masih berat, petani tembakau tolak rencana kenaikan cukai hasil tembakau
Hal ini juga termasuk meneliti apakah ada kemungkinan alternatif produk atau cara konsumsi lain untuk memenuhi kebutuhan yang konsumen cari pada rokok tetapi dengan potensi risiko lebih kecil, ketika mereka belum bisa atau tidak bisa melepasnya.
