Penulis: Virdita Ratriani
KONTAN.CO.ID - Pada 17 September 2020 lalu adalah peringatan Hari Palang Merah Indonesia atau PMI. Ini adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.
Hanya, banyak orang yang mengenal PMI hanya sebagai organisasi yang menyalurkan darah dari pendonor ke orang yang membutuhkan.
PMI lahir pada 17 September 1945, dengan ketua pertama, Drs. Mohammad Hatta. Di Indonesia, PMI terbentuk melalui sejarah yang panjang bahkan sejak zaman kependudukan Belanda. Lantas, seperti apa sejarah terbentuknya PMI?
Sejarah terbentuknya PMI
Berikut adalah sejarah PMI yang dirangkum dari laman resminya:
21 Oktober 1873
Pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Het Nederland-Indiche Rode Kruis (NIRK) yang kemudian namanya menjadi Nederlands Rode Kruiz Afdelinbg Indie (NERKAI).
Baca Juga: Jusuf Kalla minta pengusaha donasi, PMI butuh dana Rp 200 miliar perangi Covid-19
1932 dan 1940
Pada 1932, timbul semangat untuk mendirikan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipelopori oleh dr. RCL. Senduk dan Bahder Djohan. Kemudian, proposal pendirian diajukan pada kongres NERKAI (1940), namun ditolak. Pada saat penjajahan Jepang, proposal itu kembali diajukan, tapi tetap ditolak.
3 September 1945
Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Ini untuk menunjukan kepada dunia internasional bahwa keberadaan negara Indonesia adalah suatu fakta nyata setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Baca Juga: JK via PMI bantu pasokan darah untuk kelancaran terapi plasma di Jawa Timur
5 September 1945
Pada 5 September 1945, dr. Buntaran membentuk Panitia Lima yang terdiri dari dr. R. Mochtar, dr. Bahder Johan, dr. Joehana, Dr. Marjuki dan dr. Sitanala, untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia.
17 September 1945
Tepat pada17 September 1945 terbentuklah Pengurus Besar Palang Merah Indonesia (PMI) dengan ketua pertama, Drs. Mohammad Hatta.
16 Januari 1950
Di dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan nasional, maka Pemerintah Belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya kepada PMI. Pihak NERKAI diwakili oleh dr. B. Van Trich, sedangkan dari PMI diwakili oleh dr. Bahder Djohan.
Baca Juga: PMI bantu hygiene kit untuk warga terdampak Covid-19
1950 dan 1963
PMI terus melakukan pemberian bantuan hingga akhirnya Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan Keppres No. 25 tanggal 16 Januari 1950, dan dikuatkan dengan Keppres No. 246 tanggal 29 November 1963. Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan PMI.
Adapun tugas utama PMI berdasarkan Keppres RIS No. 25 tahun 1950 dan Keppres RI No. 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949.
1950
Secara Internasional, keberadaan PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada 15 Juni 1950. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Liga) yang sekarang disebut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada Oktober 1950.
Baca Juga: Perangi corona, Kadin serahkan bantuan Rp 10 miliar ke PMI
Tahun 2018
PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan Konvensi Jenewa Tahun 1949.
Tujuan PMI adalah mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik.
Saat ini
Saat ini, PMI telah berdiri di 33 provinsi, 474 kabupaten/kota, dan 3.406 kecamatan (data per Februari 2019). PMI mempunyai hampir 1,5 juta sukarelawan yang siap melakukan pelayanan.
Baca Juga: PMI: Indonesia akan bangun rumah sakit di Myanmar
Tugas PMI
Adapun tugas yang dilakukan PMI adalah:
- Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan dan lainnya.
- Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan pembinaan relawan.
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan.
- Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan.
- Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri.
- Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial.
- Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
Selanjutnya: PMI beri penghargaan Satyalancana bagi 846 pedonor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
