Pemerintah disebut harus lindungi kesehatan masyarakat dari bahaya BPA

Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:56 WIB   Reporter: Tendi Mahadi
Pemerintah disebut harus lindungi kesehatan masyarakat dari bahaya BPA

ILUSTRASI. Seorang ibu menyusui bayinya dengan susu formula/KONTAN/Carolus Agus W/04/03/2008.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Plastik kemasan pangan yang mengandung Bisphenol-A (BPA) kembali menjadi sorotan. Bisphenol-A (BPA) dinilai sebagai kandungan berbahaya yang memiliki risiko jangka panjang yang tidak boleh digunakan dalam kemasan pangan, terutama yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, dan balita.

Menurut Nia Umar, Koordinator Presidium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), BPA menjadi problematis karena ada dimana-mana dan bisa masuk dengan mudah dalam rantai konsumsi. BPA dengan mudah masuk ke dalam rantai makanan dan dapat ditemukan dalam urin, darah, termasuk darah ibu hamil, tali pusat, dan ASI. 

“BPA memiliki risiko yang sangat besar terhadap ibu hamil. BPA mengganggu kerja endokrin dan meniru estrogen,” ungkap dia dalam keterangannya, Selasa (13/10). 

Nia juga menyampaikan bahawa semakin modern manusia, maka penyakit degeneratif itu akan semakin beragam, karena makin banyak makanan ultra proses di pasaran. “BPA adalah polusi yang tidak terlihat dan tidak tercium, namun bisa masuk kemana-mana dengan berbagai cara. Penggunaannya yang terlalu masif dan tidak disadari akan membuat banyak orang terkena penyakit akibat paparan BPA,” tambahnya. 

Baca Juga: Kurang minum menyebabkan sakit pinggang, benarkah?

Nia berharap Pemerintah bisa tegas dalam mengatur kemasan yang mengandung BPA. “Harus ada aturan yang tegas dan kampanye resmi yang ditayangkan di semua media yang berisi edukasi tentang BPA, dan BPOM perlu mengkaji ulang regulasinya,” tutup Nia.

Sementara anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Irfan Dzakir menyampaikan bahwa toksisitas BPA telah menjadi perhatian, terutama di negara-negara Erop dan Amerika. Toksisitas BPA menimbulkan berbagai penyakit, “Efeknya sangat luas di berbagai kelompok. Sudah banyak studi yang membuktikan hal tersebut, dan untuk mencegahnya dibutuhkan regulasi preventif yang menjauhkan masyarakat dari bahaya BPA,” tambahnya.

“BPA terdapat di seluruh bagian tubuh dan sudah banyak studi membuktikan bahwa bahaya BPA terkait dengan gangguan hormonal, kanker, penyakit saraf dan obesitas,” tegasnya

Ia menambahkan bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan produk mengandung BPA dan memberikan ASI secara langsung, mengurangi konsumsi makanan pada kemasan plastik, dan tidak memanaskan makanan dalam kemasan plastik di microwave.

Baca Juga: Covid-19 semakin parah saat tubuh kekurangan vitamin

Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait memberikan penjelasan bahwa anak-anak memiliki hak atas kesehatan dan hak atas hidup yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Arist juga menyatakan bahwa Pemerintah memegang amanah Undang Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. “Hak ini adalah hak yang sangat fundamental,” ungkapnya.

“BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai wakil Pemerintah memilki kewenangan untuk melindungi masyarakat. Kalau kita ingin mendesain regulasi BPA yang tepat, maka kita harus kembalikan ke Pemerintah,” tegasnya.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS, Pungkas Bahjuri Ali menyebut  BAPPENAS tidak spesifik menangani BPA, namun kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama pemerintah. “Namun kita juga perlu mempertimbangkan pertanyaan lain, seperti apakah ada alternatif selain BPA, apakah bahannya mudah dan lain sebagainya. Ada banyak kandungan kimiawi yang harus diperhatikan,” tegasnya. 

Selanjutnya: Minum wedang jahe merah bikin asam urat rontok

 

Editor: Tendi Mahadi
Terbaru