Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
Idris melanjutkan kajian yang dilakukan Lakpesdam PBNU maupun pihak-pihak lain diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi terhadap pemerintah dalam menyusun kebijakan bagi produk HPTL.
“Namun, sepertinya saran dan rekomendasi tersebut hingga kini masih belum dijadikan pertimbangan oleh pemerintah,” kata dia.
Jika demikian, Idris berharap pemerintah melakukan riset mandiri. Hal ini agar persepsi yang keliru mengenai produk HPTL tidak semakin berkembang luas di publik.
“Faktor keterbukaan terhadap hasil riset-riset ilmiah mutakhir sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Lakpesdam mengusulkan pemerintah membuat riset mandiri yang objektif terkait produk HPTL ini,” ujarnya.
Baca Juga: Produk HPTL diklaim berbeda dengan rokok, ini penjelasannya
Keterbukaan terhadap riset produk HPTL juga menjadi pembahasan dalam Global Forum on Nicotine yang diselenggarakan secara daring beberapa waktu lalu.
Anggota Parlemen Victoria dan Ketua Partai Reason Party, Fiona Patten, mengungkapkan kesuksesan Pemerintah Selandia Baru dibandingkan Australia dengan membuka diri terhadap kebijakan berbasis riset dan HPTL.
“Ketika melihat Selandia Baru tampil lebih baik, saya sangat marah. Selandia Baru mengalahkan kami dalam pengurangan dampak buruk rokok,” ujarnya. (Willem Jonata)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penggunaan HPTL Kurangi Risiko Kesehatan, Pemerintah Diminta Terbuka Soal Riset
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
