Mau jalan-jalan ke luar negeri, sebaiknya simak syarat protokol terbaru berikut

Reporter: Avanty Nurdiana, Dityasa H. Forddanta, Maizal Walfajri, Muhammad Julian, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi Anda yang ingin jalan-jalan ke luar negeri, sebaiknya membaca informasi berikut. Pasalnya, pemerintah kembali memperbarui protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19. Peraturan ini mengatur masa karantina untuk masyarakat yang kembeli dari luar negeri saat pandemi Covid-19. 

Pemberlakuan masa karantina COVID terbaru berlaku untuk seluruh masyarakat yang kembali dari luar negeri, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Imbauan ini sejalan dengan perkembangan varian omicron yang tersebar di seluruh dunia. 

Anda juga tetap harus vaksinasi, mengikuti protokol kesehatan yang ketat, juga perlu membatasi mobilitas. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar tidak melancong ke luar negeri jika tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak. 

Baca Juga: China menghadapi wabah COVID-19 baru saat kasus Omicron pertama dilaporkan

Beberapa persyaratan karantina dari luar negeri sebagai berikut:

• Masyarakat yang baru datang dari luar negeri harus melakukan tes ulang RT-PCR serta wajib menjalani karantina selama 10 x 24 jam. Ini artinya masa karantina Covid-19 terbaru berlaku selama 10 hari.
• Kepala Perwakilan Asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia harus melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 10 x 24 jam.

Ketentuan untuk WNI dan WNA yang akan melakukan tes RT-PCR kedua adalah sebagai berikut: 

1. Hari ke sembilan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dengan total waktu karantina 10 x 24 jam
2.  Hari ke 13 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dengan total waktu karantina 14 x 24 jam. 

Aturan karantina selama 14 hari berlaku jika WNI datang dari 11 negara yang terkait varian Omicron. Sementara itu, WNA yang melakukan perjalanan dari 11 negara terkait Omicron dilarang sementara waktu. Adapun 11 negara tersebut : 

1. Afrika Selatan
2. Botswana 
3. Hong Kong 
4. Angola
5. Zambia
6. Zimbabwe
7. Malawi
8. Mozambique
9. Namibia
10. Eswatini
11. Lesotho

Aturan ini tidak berlaku bagi orang sebagai berikut:

1. WNA yang masuk kategori pemegang visa diplomatik dan visa dinas.
2. Pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan resmi kenegaraan.
3. Delegasi negara anggota G20.
4. Pelaku perjalanan orang terhormat atau honorable person.
5. Pelaku perjalanan orang terpandang atau distinguish person.

Varian virus Covid-19 yang baru, yakni omicron, membuat pemerintah kembali mengencangkan rem. Karena itu waktu karantina untuk perjalanan dari luar negeri ditambah menjadi 10-14 hari. Tapi ada diskresi bagi pejabat untuk karantina mandiri. Karantina tersebut harus selalu dipantau Satgas Covid-19 dan sesuai syarat ketat.

Baca Juga: PPKM Jawa-Bali diperpanjang hingga 3 Januari 2022, ini aturan masuk mal

Diskresi Karantina Pejabat

Para pejabat diberi keleluasan saat melakukan karantina mandiri. Para epidemiolog berharap pemberian diskresi untuk karantina mandiri bagi para pejabat dilakukan dengan menggunakan standar ketat.

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo berpandangan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 perlu melakukan pengawasan secara rutin kepada pejabat yang melakukan karantina mandiri. Menurut dia, hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Contoh pejabat yang sedang karantina bisa memberi laporan rutin mengenai keberadaan dirinya menggunakan teknologi GPS. Cara itu, bisa memastikan pejabat yang bersangkutan patuh berdiam diri di rumah, atau seenaknya ‘keluyuran’ keluar rumah. "Kalau melanggar nanti bisa diberikan sanksi baik bagi yang melanggar maupun pejabat yang kecolongan," ujar Windhu, kemarin. 

Meski begitu, dia berpendapat, pemberian diskresi melakukan karantina mandiri bagi pejabat bisa diterima demi alasan keamanan. "Misalnya presiden, tentu  tidak bisa usai bertugas dari luar negeri karantina di Wisma Pademangan, ini menyangkut keamanan," ujar Windhu. 

Hanya saja, ia berharap, pejabat publik tidak lantas memanfaatkan diskresi ini untuk kemudian bepergian ke luar negeri untuk keperluan pribadi. Untuk urusan pribadi dan tidak ada urusan kenegaraan pemerintah, tidak urgen, tidak pantas (pejabat) mendapatkan diskresi.

Baca Juga: Aturan paling gres: Masa karantina luar negeri jadi 10x24 jam