Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat ini Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh) sudah meminta alokasi khusus vaksin booster untuk jemaah yang akan Umrah, bahkan dari jauh-jauh hari sebelum musim haji.
Pasalnya, sampai dengan saat ini ada empat merek yang diizinkan oleh Arab Saudi, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Bagi jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm, harus disuntik booster dengan merek vaksin yang diizinkan.
HM Firman Taufik, Wakil Sekjen Dalam Negeri Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh) mengatakan, saat ini setidaknya ada 65.000 jemaah yang tertunda keberangkatannya akibat dampak penutupan Umrah pada 27 Februari 2020 lalu.
Angka ini terdiri dari 3 golongan, pertama yang sudah tiba di Arab Saudi namun gagal berumrah karena lockdown. Kedua mereka yang sudah berangkat melalui negara transit namun dipulangkan ke Indonesia. Ketiga, golongan terbanyak yang belum berhasil berangkat hingga saat ini.
Baca Juga: Risiko kematian Covid-19 bisa meningkat karena hal ini, waspada!
Setelahnya, Ibadah Umrah dibuka kembali pada 1 November 2020 dan kembali ditutup lagi pada awal Februari 2021 sehingga menyisakan tidak lebih dari 1.000 jemaah yang belum berhasil berangkat.
"Untuk jemaah yang mau berangkat, sementara ini yang sudah divaksin dengan Sinovac atau Sinopharm dosis lengkap (2x vaksin) masih diwajibkan booster 1 dosis vaksin Astra Zeneca atau Johson&Johnson atau Moderna atau Pfizer," jelasnya kepada Kontan.co.id, Selasa (12/10).
Firman bilang, saat ini Himpuh sudah meminta alokasi khusus vaksin booster untuk jemaah Umrah, bahkan jauh hari sebelum musim Haji. Dalam rapat mitigasi antara asosiasi dengan lintas kementerian dan lembaga di bulan September lalu hal ini juga sudah menjadi agenda. Himpuh juga sudah menyuarakan ini melalui Komisi VIII DPR RI.
"Himpuh menyadari alokasi vaksin booster ini sedapat mungkin tidak mengganggu program vaksinasi nasional dan siap mengikuti ketetapan yang digariskan oleh pemerintah, misalnya berbayar, selama kepentingan jamaah bisa terakomodir," tandasnya.
Firman menambahkan, sejatinya hingga saat ini Indonesia masih masuk dalam daftar negara yang belum diizinkan mengirimkan jemaah Umrahnya secara langsung dari Tanah Air. Pada dasarnya, Himpuh mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal mengupayakan penyelenggaraan Umrah untuk rakyat Indonesia.
"Namun terkait informasi yang disampaikan Menteri Luar Negeri pada 9 Oktober 2021 lalu, Himpuh memandangnya tidak lebih dari penyampaian progres dari upaya diplomasi pemerintah kita saja, yang seharusnya bisa dilakukan lebih awal jika pemerintah lebih responsif memainkan perannya," tegasnya.
Menurut Firman, kawat diplomatik yang diterima Kemenlu RI Oktober 2021 ini intinya tidak jauh berbeda dengan kawat diplomatik yang dikirim pemerintah Arab Saudi pada 5 Mei 2021, yang seharusnya ditanggapi dengan prioritas utama.
Firman bilang, Himpuh berpesan pada pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat, jangan berhenti sampai "sudah mencapai final" padahal masih ada hal-hal krusial yang blm selesai. Di samping itu, ada beberapa hal bias yang disampaikan Menteri Luar Negeri yang masih perlu dikonfirmasi agar tidak jadi kegaduhan di masyarakat.
"Isu paling utama adalah recognized sertifikat vaksinasi Covid-19 seharusnya sudah selesai, karena pemerintah Saudi sudah menanyakannya sejak bulan Mei 2021," tandasnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun
Selanjutnya: Perketat protokol kesehatan untuk mengantisipasi gelombang baru Covid-19
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
