Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi mereka yang memiliki anak di usia sekolah, pandemi adalah masa yang penuh tantangan. Selain harus siap bekerja dari rumah, mereka juga harus memastikan pendidikan sang anak tetap berjalan selama masa pandemi.
Nah, mengurus pendidikan anak ini yang tidak mudah. Selain memastikan ketersediaan koneksi internet yang andal di rumah, orangtua juga perlu menyediakan waktu ekstra untuk menjaga semangat sang anak selama mengikuti kegiatan pendidikan jarak jauh.
Itu baru soal pendidikan akademis. Mereka yang memiliki anak harus juga peduli dengan pendidikan nilai-nilai sang anak, seperti menghargai waktu, atau disiplin di saat belajar.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi sebut vaksinasi Covid-19 di Indonesia tembus 10 juta orang
Singkat kata, pendidikan jarak jauh memindahkan urusan yang semula berada di tangan lembaga pendidikan ke orangtua. Tak heran, pendidikan jarak jauh termasuk kegiatan selama pandemi yang diramalkan tidak akan bertahan lama, apabila pandemi usai.
Prediksi semacam itu yang muncul dalam laporan yang bertajuk The consumer demand recovery and lasting effects of COVID-19. Laporan yang dipublikasikan oleh McKinsey Global Institute berdasarkan survei atas konsumen di lima negara yang tersebar di tiga benua.
Apakah Anda memiliki pandangan sama seperti mereka yang menjadi responden McKinsey tersebut? Jika ya, Anda perlu bersabar untuk menanti sekolah anak Anda kembali menggelar pendidikan secara tatap muka.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Jumat (26/3): Tambah 4.982 kasus baru, tetap pakai masker
"Secara prinsip ada 5 tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan pembukaan sektor pendidikan," ujar Wiku Adisasmito, jurubicara Satgas dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (25/3).
Dalam acara yang juga disiarkan melalui akun Sekretariat Presiden di platform Youtube itu, Wiku menyebut kelima tahapan itu adalah prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat-daerah, serta monitoring dan evaluasi.
Di tahap pertama, yaitu prakondisi, pemerintah berupaya memastikan adaptasi kebiasaan baru telah berjalan. Ini dilakukan melalui sosialisasi dan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan untuk memudahkan masyarakat.
Tahap kedua, atau timing, mengacu ke data-data epidemiologi, kesiapan institusi pendidikan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. "Sebelumnya di awal tahun 2021, hanya sebagian daerah yang dianggap siap dan diizinkan melakukan kegiatan tatap muka secara bertahap. Kemudian ditambah dengan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM Mikro di 15 provinsi," ujar Wiku.
Penentuan prioritas, yang merupakan tahap ketiga, berarti simulasi pembukaan oleh institusi percontohan terlebih dahulu. Hasil simulasi menjadi bahan pembelajaran bagi institusi lain untuk dapat diperluas cakupannya secara bertahap. Dan, seluruh elemen yang terlibat harus memastikan seluruh aspek kegiatan belajar, mulai siswa berangkat sampai pulang ke rumah, dapat berlangsung dengan aman.
Tahap keempat merujuk ke koordinasi timbal balik di antara pemerintah pusat dan pihak daerah, yang mencakup di antaranya dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta institusi pendidikan dan orang tua murid. Koordinasi yang baik disebut Satgas sebagai kunci identifikasi masalah sedini mungkin.
Baca Juga: Luhut Panjaitan berharap Bali bisa terima 1,5 juta vaksin AstraZeneca
Dan tahap kelima adalah tahapan monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi sesuai skenario pengendalian Covid-19, yang menggunakan prinsip kebijakan gas dan rem.
"Setiap pelaporan menjadi input yang berharga dalam tahapan perluasan pembukaan sektor pendidikan maupun sektor lainnya. Maka dari itu, faktor transparansi memegang peranan penting dalam tahapan ini," ujar Wiku.
Ia menambahkan, institusi pendidikan yang sudah membuka kegiatan pendidikan agar tetap waspada dengan perkembangan terkini dari penanganan Covid-19. "Dan sewaktu-waktu bersiap melakukan pengetatan kembali jika diperlukan melalui skrining secara berkala," pungkas Wiku.
Merujuk ke pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Januari lalu, ada 14 provinsi dinyatakan siap membuka sekolah. Provinsi-provinsi dimaksud ialah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun
Selanjutnya: Mudik lebaran dilarang, Pemprov DKI bahas aturan pembatasan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
