Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir mengapresiasi sistem transformasi kesehatan di Indonesia. Pihaknya berharap ke depan pelayanan dan keselamatan untuk pasien akan makin baik di Indonesia. Tony mengemukakan pandangannya dalam diskusi publik World Patient Safety Day 2022 bertajuk “Dampak Kebijakan Kelas Standart BPJS Kesehatan terhadap Pelayanan Pasien Gagal Ginjal” di Jakarta, belum lama ini.
Seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (2/10), Tony Samosir yang juga pasien ginjal kronik dan transplantasi ginjal menyebutkan tiga transformasi kesehatan di Indonesia. Pertama, transformasi layanan rujukan. Menurutnya, sistem rujukan untuk pasien ginjal dengan modalitas hemodialisis yang dapat diimplementasikan untuk pasien Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) dan transplantasi ginjal.
Kedua, transformasi pembiayaan kesehatan. Tony menegaskan pentingnya sistem pembiayaan yang adil dan meniadakan kesenjangan biaya dan alokasi biaya pada masing-masing komponen yang dibutuhkan dalam penyakit ginjal kronik. Ketiga, transformasi teknologi kesehatan. Tony bilang perlunya pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan dalam menjembatani akses ketersediaan informasi kesehatan ginjal dan layanan dialisis untuk pelayanan dan keselamatan untuk pasien.
“Beberapa pasien yang kami temukan, ada pelayanan kesehatan malah lebih suka menutup akses vaskular (cimino) daripada memperbaikinya. Selain tindakan cuci darah, kami juga membutuhkan obat-obatan rutin,” terang dia.
Baca Juga: Waspada 4 Ciri-Ciri Kanker Serviks yang Berbahaya Bagi Kesehatan
KPCDI berharap adanya aturan skema tarif yang berkeadilan sehingga menemukan win win solution sehingga pasien bisa mengakses apa yang mereka butuhkan.
“Kami berharap semoga pasien gagal ginjal ini lebih berkualitas lagi hidupnya agar bisa berkarya demi Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena yang hadir secara daring menaruh perhatian pada pasien ginjal. Dia bilang, dalam diskusi dengan Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR RI ingin melakukan peningkatan promotif preventif untuk meminimalisir terjadinya peningkatan penyakit ginjal.
“Diantaranya melalui roadmap yang di dalamnya mengandung unsur penguatan Undang Undang, pengembangan jaminan sosial, penguatan kelembagaan jaminan sosial, dan monitoring evaluasi,” kata dia.
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Melki ini menegaskan, gagal ginjal termasuk penyakit tidak menular yang berbiaya tinggi. Ia menambahkan, cuci darah dan transplantasi ginjal memang memerlukan biaya besar. Pihaknya bersama anggota Komisi IX mendukung berbagai pihak untuk bisa memberi perhatian khusus pada penderita gagal ginjal.
Sementara, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Vaskular dan Endovaskular Indonesia (Pesbevi), dr. Dedy Pratama mengatakan, kualitas hidup Pasien Ginjal Kronis (PGK) harus diperbaiki, salah satunya dengan hemodialisa.
Menurutnya, hemodialisa modalitas yang paling banyak digunakan, dan sangat bergantung pada akses vaskular. Vaskular akses idealnya reliabel, bebas dari infeksi dan sesuai dengan kebutuhan pasien.
“Pasien seharusnya sudah menggunakan akses vaskular permanen pada saat hemodialisa karena perlu waktu untuk maturasi sehingga vaskular siap pakai. Biasanya sekitar 6 minggu untuk menyiapkan akses vaskular,” terangnya.
Pihaknya mewanti-wanti di dalam menangani pasien gagal ginjal perlu kerja sama yang baik dari semua stakeholder. Kata dia, idealnya akses vaskular permanen untuk hemodialisa sudah disiapkan sebelum dilakukan hemodialisis.
Baca Juga: Data Corona Indonesia, 1 Oktober: Tambah 1.639 Kasus Baru, Ada 17.697 Kasus Aktif
Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI), dr. Aida Lydia memberikan lima solusi dalam mencegah dan mengobati PGK. Pertama, meningkatkan pencegahan. Kedua, meningkatkan pemerataan layanan dan jumlah SDM diantaranya melalui mapping kebutuhan layanan, lokasi layanan dan SDM.
Ketiga, meningkatkan rujukan tepat waktu, dengan memastikan program pencegahan dapat berjalan baik, pasien yang membutuhkan terapi pengganti ginjal dapat disiapkan dengan baik, pemasangan kateter dialisis dapat dicegah, serta lama perawatan singkat sehingga menghemat biaya.
Keempat, mengidentifikasi dan terapi komplikasi PGK, seperti anemia, gangguan mineral dan tulang. Dan kelima, meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan ginjal melalui gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan ginjal.
“Ginjal sehat untuk semua, menjembatani kesenjangan pengetahuan untuk kesehatan ginjal yang lebih baik,” pungkasnya.
Adapun keynote speech acara ini adalah Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami yang mewakili Menteri Kesehatan RI. Narasumber lain antara lain Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Lily Kresnowati, M.Kes; serta Pelaksana Harian Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan, drg. Doni Arianto, MKM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
