Reporter: Anastasia Lilin Y | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demi mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dan kemunculan Varian Omicron, pemerintah melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun begitu, survei menunjukkan bakal ada pergerakan 11 juta orang selama Nataru. Sebanyak 2,3 juta di antaranya dari area Jabodetabek.
Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah melakukan survei sebanyak tiga kali yaitu pada Oktober, November dan Desember 2021. Survei terakhir berlangsung pasca pengumuman pembatalan pemberlakuan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia.
Survei oleh Balitbang Kemhub diikuti 49.000 responden secara nasional dan online. Wilayah terbanyak responden adalah Jawa dan Bali. Hasilnya, masih terdapat potensi pergerakan sebesar 7,1% atau sekitar 11 juta orang yang diperkirakan akan melakukan perjalanan. Khusus Jabodetabek, potensinya sebesar 7% atau sekitar 2,3 juta orang.
Baca Juga: Per 10 Desember: Kasus Corona RI tembus 4.258.752, tetap pakai masker
Selain melakukan survei, Kemhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog dan juga stakeholder lain. Tujuannya untuk menyusun kebijakan pengendalian transportasi. "Masukan ini tentu menjadi bahan pertimbangan yang sangat, sangat penting bagi kami untuk menyusun peraturan terkait dengan pengendalian transportasi," kata Juru Bicara Kemhub Adita Irawati dalam siaran pers, Kamis (9/12) yang juga disiarkan secara daring.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) No. 65 tahun 2021 melanjutkan PPKM luar Jawa-Bali. Aturan berlaku selama 7-23 Desember 2021.
Sementara untuk mengantisipasi kecenderungan mobilitas masyarakat di saat Nataru, kebijakan pengendalian transportasi berlaku untuk semua moda baik itu di darat, laut udara dan kereta api. Ada empat aturan.
Baca Juga: Tingkatkan tracing kasus Covid-19, Kemenkes sosialisasikan Silacak versi 3.0
Pertama, syarat perjalanan domestik yang mengacu pada persyaratan yang ditetapkan Satgas Covid-19. Sebut saja kartu vaksin, hasil negatif PCR atau antigen dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Semua ketentuan akan dituangkan dalam sebuah surat edaran yang diterbitkan dalam waktu dekat.
Kedua, penerapan pembatasan kapasitas yang bervariasi di masing-masing moda transportasi. Secara umum, penerapan PPKM akan merujuk pada ketentuan WHO. Sementara implementasinya di setiap daerah akan tergantung pada level PPKM dan InMendagri.
Ketiga, kepastian kesiapan operasional angkutan umum selama masa Nataru. Kemhub akan mengecek kesiapan dan kelaikan operasional setiap moda transportasi.
Baca Juga: WHO rekomendasikan vaksin booster Covid-19 untuk dua kelompok ini
Keempat, peningkatan pengawasan terhadap catatan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan terkait pengendalian transportasi. Kemhub melibatkan kementerian/lembaga, BUMN dan para pengelola transportasi.
Selain itu, Kemhub akan memberikan perhatian lebih pada pengaturan mobilitas masyarakat melalui transportasi darat yang krusial dan diperkirakan dinamis. "Bersama Polri dan juga stakeholder terkait, kami akan membentuk posko bersama serta melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif," tutur Adita.
Mengacu pada data Satgas Covid-19 hingga Jumat (10/12), terdapat tambahan 192 kasus baru infeksi Virus Corona di Indonesia. Total kasus positif menjadi 4.258.752.
Baca Juga: Varian Omicron lebih cepat menular dari Delta, selalu terapkan protokol kesehatan
Jumlah kesembukan bertambah 311 orang sehingga total menjadi 4.109.675 orang. Lalu jumlah kematian akibat Virus Corona bertambah 5 orang sehingga total menjadi 143.923 orang.
Adapun jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 269 juta. Sebanyak 5,3 juta orang meninggal dunia karena Virus Corona.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
