Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia kabarnya telah menganggarkan dana untuk vaksinasi sebesar Rp 63 triliun- Rp 73 triliun untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity di Indonesia.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan untuk vaksin yang diberikan gratis tentu kita melihat bahwa pelaksanaannya, jadwalnya, dan kemudian juga pemenuhan kebutuhannya. Pemerintah akan mendapatkan akses ke produsen vaksin selain Sinovac yakni ke AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer/BioNTech.
Asal tahu saja, sebelumnya Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir sempat memaparkan bahwa PT Bio Farma telah mengamankan 125 juta dosis vaksin Covid-19 untuk 2021.
Baca Juga: Ini peringatan WHO bagi orang yang sudah disuntik vaksin corona
Kendati demikian, jika dibandingkan dengan kebutuhan vaksin program pemerintah di 2021 , pemerintah Indonesia telah mengatakan setidaknya butuh sekitar 246 juta vaksin, artinya Bio Farma masih kurang sekitar 120-an juta dosis vaksin lagi. Honesti mengatakan hal ini yang sedang coba didiskusikan dengan produsen vaksin Covid-19 lainnya seperti Novavax, Pfizer, dan Astrazeneca.
Airlangga mengatakan vaksinasi bisa menjadi game changer untuk memulihkan kondisi akibat pandemi corona. Maka dari itu, untuk kesiapan vaksinasi, Airlangga mengungkapkan anggaran pemerintah di 2021 untuk kesehatan cukup besar.
"Pemerintah menganggarkan vaksinasi, yang tentu dari pembahasan di kisaran Rp 63 triliun - Rp 73 triliun yang harus disediakan untuk antisipasi pemerintah terhadap pengadaan vaksinasi," jelasnya dalam acara virtual bertajuk Outlook 2021: Wajah Indonesia Setelah Pandemi, Minggu (27/12).
Airlangga menegaskan bahwa anggaran ini disiapkan untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity sebanyak 182 juta orang atau 70% dari total penduduk Indonesia.
Tak hanya dari pemerintah, pihak pengusaha juga tengah menyiapkan anggaran untuk biaya vaksinasi karyawannya jikalau diperlukan untuk vaksin mandiri nantinya.
Baca Juga: Epidemiolog menyarankan larangan berkumpul lebih dari 3 orang di Jakarta
Direktur Independen PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU), Lie Kurniawan mengatakan saat ini perusahaan belum menyiapkan anggaran khusus untuk vaksin. "Kalau diperlukan, kami bisa alokasikan sewaktu-waktu karena jumlah karyawan kami tidak banyak," jelasnya kepada Kontan.co.id, Selasa (29/12).
Selama pandemi corona bergulir, Lie mengakui KAYU beberapa kali melakukan tes untuk Covid-19 baik itu rapid test dan beberapa kali PCR untuk melakukan vervifikasi terhadap karyawan yang diduga positif. Tes ini dilakukan utamanya bagi karyawan melakukan perjalanan dinas atau bekerja di lapangan.
Lie mengatakan setelah vaksinasi tahun depan, KAYU tetap melakukan tes sesuai dengan anjuran atau ketentuan pemerintah. "Kami juga siap untuk melakukan tes secara berkala apabila diperlukan," ucapnya.
Di sisi lain, Direktur PT Kino Indonesia Tbk (KINO), Budi Muljono mengatakan berhubung topik mengenai vaksin mandiri masih belum ada kepastian, KINO juga belum dapat melakukan finalisasi keputusan mengenai hal tersebut. "Namun tentunya akan dipertimbangkan jika telah ada vaksin mandiri tersebut," jelasnya.
Selama masa pandemi ini, Budi mengakui bahwa KINO rutin melakukan tes Covid-19 kepada karyawannya yang bekerja di kantor. Lantas, setelah program vaksinasi, Budi mengatakan bahwa frekuensi tes akan dikurangi tetapi KINO tetap mempertimbangkan segala situasinya.
Selanjutnya: UPDATE Corona Indonesia, Selasa (29/12): Bertambah 7.903 kasus baru, ingat selalu 3 M
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
