DPRD DKI - JAKARTA. DPRD DKI Jakarta menyoroti kegagalan pelaksanaan program pembangunan di era Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2018. Kritik tersebut disampaikan tak hanya oleh partai oposisi, namun juga partai pengusung Anies.
Anggota fraksi PKS DKI Muhammad Subki mengatakan, realisasi belanja daerah tahun 2018 hanya sekitar 82,03 persen dari total APBD Rp 83 triliun. Menurutnya, banyak belanja publik yang gagal dieksekusi. Salah satunya ialah perbaikan puskesmas dan sejumlah sekolah.
"Demikian pula dengan pembangunan dan perbaikan JPO yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi kecelakaan," kata Subki dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6).
Subki menyampaikan, belanja pembangunan yang terkait kesejahteraan dan keselamatan warga harus diprioritaskan. Belanja daerah yang tidak optimal juga terjadi pada kegiatan besar, seperti pembelian tanah, gedung dan bangunan serta peralatan tetap.
"Penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebetulnya sudah terjadi di periode sebelumnya. Apakah DKI tidak memiliki perencanaan yang baik untuk penyerapan anggaran kegiatan besar?" tanya dia.
Seharusnya, lanjut Subki, DKI belajar dari kegagalan belanja di tahun-tahun sebelumnya. DKI juga harus cerdas mengantisipasi kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana.
Hal yang sama juga disampaikan fraksi Golkar. Sejak tahun 2018 Rumah Sakit Koja dibiarkan mangkrak. "Pembangunan RS Koja tertunda akibat lelang yang berlarut-larut dan berkepanjangan," kata anggota fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis.
Fraksi Golkar juga mengkritisi Rumah Sakit tipe D Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang memberlakukan kuota di sejumlah poli. Dalam sehari, mereka hanya membatasi 25 pasien. "Apakah kebijakan ini dibenarkan dan apakah instruksi Gubernur atau kebijakan Kepala RSUD Kebon Bawang?" kata dia.
Sementara menurut Fraksi PDI-P, salah satu dampak dari kurang maksimalnya serapan Anggaran Belanja Daerah adalah besaran sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 9,75 triliun.
"Kami menganggap bahwa besaran SILPA tersebut terlalu besar, dikhawatirkan dapat melemahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya," kata Ellyzabeth CH Mailoa membacakan pandangan fraksinya.
Buktinya, kata Ellyzabeth terlihat dari realisasi pajak daerah yang tak maksimal. Pendapatan DKI dari retribusi hanya mencapai 86,16 persen dari tahun lalu. (Nibras Nada Nailufar)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kegagalan Pembangunan DKI yang Dikritik DPRD"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
