Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat desa dan kelurahan (PPKM Mikro) yang berlaku mulai 23 Maret hingga 5 April 2021 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 2021. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah, meningkatkan penanganan Covid-19.
Tidak dipungkiri, pelaksanaan PPKM banyak membantu pencegahan penyebaran Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan tiga provinsi sukses menerapakan PPKM. Ketiganya adalah provinsi Sumatra Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.
Hanya dalam 2 pekan penerapan PPKM, ketiga provinsi tersebut sudah memperlihatkan perbaikan pada 3 indikator penilaian.
"Perbaikan terlihat pada indikator penambahan kasus positif, sembuh dan meninggal mingguan," tutur Wiku, saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (25/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dari ketiga provinsi tersebut, pada kasus positif dan kasus kematian baru, mengalami penurunan selama 2 minggu terakhir. Begitu pun dengan angka kesembuhan baru, mengalami kenaikan selama 2 minggu pelaksanaan PPKM.
"Hal ini menunjukkan bahwa pada ketiga daerah ini hanya butuh waktu 2 minggu untuk melihat dampak dari perkembangan 3 indikator ini," lanjut Wiku.
Dampak yang dihasilkan dalam 2 minggu pekan tersebut, dapat tercapai karena penerapan kebijakan dilaksanakan dengan baik dan serius. Sehingga berdampak secara menyeluruh pada 3 indikator sekaligus. Padahal biasanya, perkembangan pada suatu daerah yang menerapkan kebijakan PPKM, tidak sekaligus menunjukkan perbaikan pada 3 indikator penilaian.
"Namun, perlu menjadi catatan, bahwa dampak dari penerapan kebijakan memang bervariasi pada setiap wilayah, tergantung jumlah kasus Covid-19 di wilayah tersebut, jumlah penduduk, karakteristik wilayah dan pendekatan yang diterapkan di wilayahnya masing-masing," imbuh Wiku.
Penilaian PPKM pada dasarnya ditinjau dari keikutsertaan seluruh unsur masyarakat.
PPKM Mikro dapat mencegah suatu daerah yang belum parah untuk menjadi parah. "Melindungi masyarakat salah satunya bisa melalui kebijakan ini, karena terbukti efektif. Tentunya seluruh provinsi di Indonesia harus saling mendukung, sehingga dapat terwujud perbaikan secara kolektif hingga mampu meningkatkan penanganan Covid-19 secara signifikan di tingkat nasional," pungkas Wiku.
Peran Pos Komando (Posko) Covid-19 tingkat desa dan kelurahan harus dimaksimalkan untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan dini terhadap masyarakat yang terinfeksi Covid-19.
Pemerintah juga terus melakukan optimalisasi posko untuk 15 provinsi pelaksanaan PPKM Mikro berdasarkan instruksi Mendagri.
Khusus untuk mengantisipasi lonjakan kasus, umumnya yang terjadi saat libur panjang, pemerintah sudah melakukan koordinasi lintas kementerian lembaga, baik mempersiapkan kebijakan maupun operasional di lapangan.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
